Dalam kurun waktu yang belum lama sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dinilai berhasil membawa perubahan nyata di Bumi Rempah. Meski masa jabatan masih relatif baru, sejumlah capaian di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan mulai terasa oleh masyarakat di berbagai kabupaten.
Pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat
Salah satu kebijakan yang paling banyak direspons positif adalah komitmen “pendidikan gratis dan kesehatan gratis” dalam 100 hari pertama kepemimpinan Sherly–Sarbin. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghapus pungutan uang komite bagi SMA, SMK, dan SLB negeri, sekaligus mengalokasikan dana sekitar Rp34 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan beasiswa.
Di bidang kesehatan, maluku utara diganjar skor 89 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, masuk zona “hijau”, sekaligus mempercepat implementasi UHC (Universal Health Coverage) prioritas dengan BPJS, sehingga warga cukup menggunakan NIK untuk berobat di rumah sakit manapun di Indonesia.
Ledakan ekonomi dan infrastruktur
| Wilayah / Periode | Kuartal I (Q1) | Kuartal II (Q2) |
| Maluku Utara | 34,58% | 32,09% |
| Rata-rata Nasional | ~5% | ~5% |
Dalam laporan-laporan resmi dan media, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada kuartal I dan II 2025, masing‑masing sekitar 34,58% dan 32,09%, jauh melampaui rata‑rata nasional sekitar 5%. Angka ini menunjukkan bahwa kerja nyata di sektor investasi, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan mulai berdampak pada ekonomi daerah.
Pemerintah provinsi juga mengebut pembangunan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas layanan kesehatan di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur, lewat penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk percepatan pembangunan RSUD dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah kepulauan.
Pelayanan publik dan penilaian integritas
Dalam aspek tata kelola, Maluku Utara berhasil masuk zona hijau dalam monitor tata kelola KPK, sebuah indikator bahwa transparansi dan pencegahan korupsi di level provinsi relatif kuat. Di sisi lain, Sherly Tjoanda kerap memaparkan hasil kerja nyata di forum‑forum publik, menegaskan bahwa perubahan di Maluku Utara bukan lagi sekadar program, tetapi layanan yang sudah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Meski ada tantangan klasik seperti konektivitas antar‑pulau dan ketimpangan fasilitas antar‑daerah, publikasi‑publikasi terkini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi terus mengakui persoalan ini sekaligus mengarahkan kebijakan dan anggaran untuk memperbaikinya secara bertahap.